Penjelasan TENTANG FATWA Pluralisme, Liberalisme dan Sekularisme Agama

Penjelasan TENTANG FATWA

Pluralisme, Liberalisme dan Sekularisme Agama

1. Umat Islam Indonesia dewasa ini tengah dihadapkan pada “perang

non-fisik” yang disebut ghazwul fikr (perang pemikiran). Perang

pemikiran ini berdampak luas terhadap ajaran, kepercayaan dan

keberagamaan umat. Adalah paham sekularisme dan liberalisme

agama, dua pemikiran yang datang dari Barat, yang akhir-akhir

ini telah berkembang di kalangan kelompok tertentu di Indonesia.

Dua aliran pemikiran tersebut telah menyimpang dari sendi-sendi

ajaran Islam dan merusak keyakinan serta pemahaman masyarakat

terhadap ajaran agama Islam.

2. Sekularisme dan Liberalisme Agama yang telah membelokkan

ajaran Islam sedemikian rupa telah menimbulkan keraguan umat

terhadap akidah dan sya’riat Islam; seperti pemikiran tentang

relativisme agama, penafian dan pengingkaran adanya hukum

Allah (sya’riat) serta menggantikannya dengan hukum-hukum

hasil pemikiran akal semata. Penafsiran agama secara bebas

dan tanpa kaidah penuntun ini telah melahirkan pula faham

Ibahiyah (menghalalkan segala tindakan) yang berkaitan dengan

etika dan agama serta dampak lainnya. Berdasarkan realitas ini,

MUI memandang perlu bersikap tegas terhadap berkembangnya

pemikiran sekuler dan liberal di Indonesia. Untuk itu, MUI

mengeluarkan fatwa tentang sekularisme dan liberalisme agama.

3. Sejalan dengan berkembangnya sekularisme dan liberalisme

agama juga berkembang paham pluralisme agama. Pluralisme

agama tidak lagi dimaknai adanya kemajemukan agama, tetapi

menyamakan semua agama. Dalam pandangan pluralisme agama,

semua agama adalah sama. Relativisme agama semacam ini jelas

dapat mendangkalkan keyakinan akidah. Hasil dialog antar umat

beragama di Indonesia yang dipelopori oleh Prof.DR.H.A. Mukti Ali,

tahun 1970-an, paham pluralisme dengan pengertian setuju untuk

berbeda (agree in disagreement) serta adanya klaim kebenaran

masing-masing agama telah dibelokkan kepada paham sinkretisme

(penyampuradukan ajaran agama), bahwa semua agama sama

benar dan baik, dan hidup beragama dinisbatkan seperti memakai

baju dan boleh berganti-ganti. Paham pluralisme agama seperti

ini tanpa banyak mendapat perhatian dari para ulama dan tokoh

umat telah disebarkan secara aktif ke tengah umat dan dipahami

oleh masyarakat sebagaimana maksud para penganjurnya. Paham

ini juga menyelusup jauh ke pusat-pusat/lembaga pendidikan

BIDANG AQIDAH DAN ALIRAN KEAGAMAAN

HIMPUNAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA

99

umat. Itulah sebabnya Munas VII Majelis Ulama Indonesia

merasa perlu merespon usul para ulama dari berbagai daerah agar

MUI mengeluarkan fatwa tentang Pluralisme, Liberalisme dan

Sekulraisme agama sebagai tuntunan dan bimbingan kepada umat

untuk tidak mengikuti paham-paham tersebut.

4. Fatwa mengenai Pluralisme, Liberalisme dan Sekularisme Agama

dibagi menjadi dua bagian, yakni Ketentuan Umum dan Ketentuan

Hukum. Kedua bagian tersebut merupakan satu kesatuan dan

tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Karena secara substansial

ketetapan hukum yang disebutkan dalam bagian kedua menunjuk

kepada definisi dan pengertian yang disebutkan pada bagian

pertama. Definisi dalam fatwa tersebut bersifat empirik, bukan

definisi akademis. Dimaksud bersifat empirik adalah bahwa definisi

prularisme, liberalisme dan sekularisme agama dalam fatwa ini

adalah faham (isme) yang hidup dan dipahami oleh masyarakat

sebagaimana diuraikan di atas. Oleh sebab itu, definisi tentang

prularisme, liberalisme dan sekularisme agama sebagaimana

dirumuskan oleh para ulama peserta Munas VII MUI bukanlah

definisi yang mengada-ada, tapi untuk merespon apa yang selama

ini telah disebarluaskan oleh para prularisme, liberalisme dan

sekularisme agama.

Bahkan para penganjur prularisme, liberalisme dan sekularisme

agama juga telah bertindak terlalu jauh dengan menganggap bahwa

banyak ayat-ayat al-Qur’an (Kitab Suci Umat Islam yang dijamin

keotentikannya oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala) sudah tidak

relevan lagi, seperti larangan kawin beda agama, dalam hal ini antara

perempuan Islam dengan laki-laki non-Islam sudah tidak relevan

lagi (Kompas, 18/11/2002). Mereka juga menganggap bahwa al-

Qur’an itu bukanlah firman Allah tetapi hanya merupakan teks

biasa seperti halnya teks-teks lainnya, bahkan dianggap sebagai

angan-angan teologis (al-khayal al-dini). Misalnya, seperti yang

dikemukakan oleh aktifis Islam liberal dalam website mereka yang

berbunyi: ”Sebagian besar kaum muslimin meyakini bahwa al-

Qur’an dari halaman pertama hingga terakhir merupakan kata-kata

Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad secara verbatim,

baik kata-katanya (lafzhan) maupun maknanya (ma’nan).

Keyakinan semacam itu sesungguhnya lebih merupakan formulasi

dan angan-angan teologis (al-khayal al-dini) yang dibuat oleh

para ulama sebagai bagian dari formalisasi doktrin-doktrin Islam.”

(Website JIL). Masih banyak lagi pernyataan-pernyataan “aneh”

yang mereka kemukakan.

Fatwa MUI menegaskan pula bahwa pluralisme agama berbeda

100

dengan pluralitas agama, karena pluralitas agama berarti

kemajemukan agama. Banyaknya agama-agama di Indonesia

merupakan sebuah kenyataan di mana semua warga negara,

termasuk umat Islam Indonesia, harus menerimanya sebagai

suatu keniscayaan dan menyikapinya dengan toleransi dan hidup

berdampingan secara damai.

Pluralitas agama merupakan hukum sejarah (sunnatullah) yang

tidak mungkin terelakkan keberadaannya dalam kehidupan kita

sehari-hari.

5. Fatwa MUI tentang pluralisme agama ini dimaksudkan untuk

membantah berkembangnya paham relativisme agama, yaitu

bahwa kebenaran suatu agama bersifat relatif dan tidak absolut.

Fatwa ini justru menegaskan bahwa masing-masing agama dapat

mengklaim kebenaran agamanya (claim-truth) sendiri-sendiri

tapi tetap berkomitmen saling menghargai satu sama lain dan

mewujudkan keharmonisan hubungan antar para pemeluknya.

BIDANG AQIDAH DAN ALIRAN KEAGAMAAN